Hubungan Indonesia dengan Asia Timur

iklan1

Hubungan Indonesia dengan Asia Timur

            Indonesia sebagai negara yang merdeka tentu tidak dapat menjalankan dan melengkapi
segala kebutuhannya sendiri. Keadaan seperti inilah yang membuat Indonesia perlu untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain, termasuk negara-negara di Asia Timur, khususnya Jepang dan China. Hubungan Indonesia dengan kedua negara tersebut tergolong cukup dinamis melihat kerjasama yang dilakukan berjalan sampai saat ini, meskipun sempat tergangg dengan beberapa permasalahan. Bahkan antara Indonesia dan China pernah mengalami kebekuan hubungan selama beberapa saat. Begitu juga dengan Jepang, meskipun tidak separah hubungan Indonesia dengan China. Pasang surut hubungan Indonesia dengan kedua negara tentu ada, namun kebutuhan untuk saling melengkapi dan menjalin persahabatan yang kuat pada akhirnya akan mampu mempererat ketiga negara.

            Hubungan Indonesia dengan Jepang pada mulanya tidak serta merta dianggap baik oleh masyarakat Indonesia. Masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap Jepang sebagai negara ekspansionis dan takut kerjasama yang dilakukan Jepang akan berujung pada penguasaan wilayah kembali. Namun masyarakat lain, termasuk para elit, berfikir sebaliknya. Mereka melihat perubahan Jepang yang signifikan, sehingga merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk menerima bantuan Jepang guna memaksimalkan pembangunan ekonomi Indonesia. Terlihat bahwa pandangan elit terhadap politik luar negeri pada masa 1960-an lebih difokuskan pada perkembangan ekonomi dengan menggalang bantuan sebesar-besarnya dari negara-negara lain (Bandoro, 1994: 101). Namun, meskipun Jepang telah melakukan berbagai bantuan terhadap Indonesia, generasi muda masa itu masih pragmatis dalam menilai Jepang. Bahkan para elit mulai melihat sisi buruk Jepang setelah melakukan berbagai macam diskusi dan perundingna dengan Jepang terkait kerjasama antarnegara. Hal ini semakin dipicu dengan adanya Peristiwa Malari pada tahun 1974 yang menambah sentimen masyarakat Indonesia terhadap Jepang (Sahrasad, 2007). Peristiwa ini menggerakkan pemerintah Jepang untuk segera mengubah berbagai kebijakannya yang membuat negara lain berfikiran negatif terhadap negaranya. Kebijakan-kebijakan baru Jepang kemudian berhasil mempererat hubungan antara Indonesia dengan Jepang. Hal ini dibuktikan dengan adanya kunjungan kenegaraan atas Indonesia ke Jepang oleh Soeharto pada bulan Juli tahun 1975. Sejak saat itu, hubungan Indonesia dengan Jepang tidak hanya berkembang pada bidang ekonomi, namun juga mulai merambah ke pembangunan dan stabilitas kawasan (Bandoro, 1994: 105).

            Hubungan antara Indonesia dengan Jepang terus membaik, berbagai upaya kerjasama juga masih dilakukan guna mempererat persahabatan kedua negara. Pada pertengahan tahun 1970 Indonesia mulai membuat kebijakan-kebijakan politik luar negeri dengan Jepang yang berorientasi pada perkembangan di bidang ekonomi. Indonesia melihat potensi Jepang yang tinggi sebagai penyumbang dana pembangunan dan perbaikan ekonomi sehingga harus dimanfaatkan secara maksimal (Bandoro, 1994: 107). Kerjasama Indonesia dan Jepang di bidang perdagangan dan ekonomi masih terus berlanjut dan menunjukkan peningkatan yang baik hingga tahun 1980-an. Indonesia banyak meratifikasi bantuan dari Jepang. Bantuan Jepang pun nyata terlihat ketika Jepang turut mengambil peranan penting dalam program Pelita IV. Meskipun hubungan antara Indonesia dan Jepang terkesn asimetris, Indonesia tetap mencoba mengambil keuntungan melalui kondisi lingkungan kawasan, yang secara tidak langsugn terkena imbas dari kemajuan ekonomi Jepang. Melalui jalur bilateral, Indonesia dapat menyesuaikan kebijakan negaranya dengan kebijakan ekonomi kawasan yang juga dipengaruhi oleh kemajuan Jepang (Bandoro, 1994: 12). Selain jalur bilateral, Indonesia juga dapat memanfaatkan jalur institusi seperti APEC, yang memberi kesempatan bagi Indonesia untuk bersuara dan didengar secara terbuka.

            Hubungan Indonesia dengan China juga mengalami dinamika yang pasang surut. China merupakan salah satu negara yang tergolong sangat mendukung Indonesia pada awal kemerdekaan. China terlihat sering memberi bantuan kepada Indonesia meskipun latar belakang ideologi kedua negara ini berbeda, China dengan komunisme dan Indonesia dengan anti imperealisme. Meskipun demikian, China tetap menunjukkan bantuan dan dukungannya untuk menciptakan kesatuan Indonesia. Hingga muncul peristiwa G 30 S/PKI yang turut meretakkan hubungan antara Indonesia dan China. China sebagai negara dengan ideologi komunisme dituduh oleh Indonesia telah memiliki andil dalam peristiwa G 30 S/PKI yang juga dilakukan oleh masyarakat komunis. Dugaan ini diperkuat dengan keputusan Kedutaan China di Jakarta yang secara tegas menolak untuk mengibarkan bendera setengah tiang yang ditujukan untuk menghormati tujuh pahlawan revolusi yang tewas saat peristiwa tersebut berlangsung (Taylor, 1976: 83). Hal tersebut berujung pada pembekuan hubungan antara Indonesia dengan China, yang resmi disahkan pada tanggal 30 Oktober 1967. Hubungan Indonesia dengan China yang terkenal dengan poros Jakarta-Beijing pun mulai terdengar sebagai omong kosong. Kedua negara yang dulu bersahabat dengan baik justru mulai saling menyerang dengan berbagai kecaman. Hal ini terbukti dengan tindakan Adam Malik yang menyatakan kepada pers bahwa China telah memberi pelatihan kepada orang-orang Indonesia yang tinggal di sana untuk nantinya melakukan sabotase terhadap Indonesia (Sukma, 1994: 55). Hal tersebut dibalas oleh China dengan memberikan kecaman dan caci maki terhadap Indonesia pada rapat umum di Beijing tanggal 27 April 1967, yang juga dihadiri oleh seorang PKI.

            Hal tersebut tentu merugikan kedua belah pihak, hingga akhirnya muncul isu normalisasi untuk mengembalikan hubungan antara Indonesia dan China. Perihal normalisasi mulai muncul pada sekitar tahun 1977 meskipun pada akhirnya gagal untuk direalisasikan. Permasalahan ini dianggap sangat kompleks karena menyangkut nasionalisme dan ideologi negara, stabilitas keamanan negara juga turut terancam (Sukma, 1994: 52). Hal ini juga menyulut kemarahan para demonstran di kedua negara. Namun, usaha normalisasi tetap dilakukan oleh kedua negara. Upaya pertama terlihat pada rentan waktu 1970 hingga 1977, di mana China lebih banyak melakukan usaha-usaha normalisasi dengan Indonesia. Usaha tersebut ditunjukkan dengan dukungan kepada Indonesia saat terjadi konflik di Selat Malaka, dan masih banyak lagi. Namun Indonesia masih keras menolak tawaran implisit dari China tersebut dengan melihat banyak pertimbangan. Yang kedua adalah pada kurun waktu 1977 sampai 1988, di mana usaha normalisasi lebih dititikberatkan pada hubungan ekonomi. Hubungan ekonomi ini diawali dengan diberangkatkannya Delegasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia ke China guna menghadiri Canton Fair pada November 1977. Normalisasi yang dimulai dari bidang ekonomi dan perdagangan mulai berkembang sejak tahun 1978, meskipun akhirnya kembali gagal karena Indonesia masih melihat potensi penyebaran ideologi yang dilakukan oleh China (Sukma, 1994: 57). Upaya normalisasi benar-benat berhasil diresmikan melalui hubungan dagang Indonesia dengan China pada tanggal 24 November 1984. Hal ini juga diiringi dengan Instruksi Presiden No. 9/1985 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hubungan Dagang Langsung antara Indonesia dan Cina pada tanggal 23 Juli 1985.

           Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa pada awalnya hubungan antara Indonesia dan Jepang berjalan secara pelan. Jepang menyalurkan bantuan kepada Indonesia cenderung secara tidak langsung, yaitu dengan memberi imbas terhadap kemajuan teknologi dan perekonomian yang ada di negaranya. Di sisi lain, Indoneisa juga memiliki peran penting bagi Jepang, yaitu sebagai negara pengekspor barang mentah dengan sumber daya alamnya yang melimpah. Meskipun pada awalnya hubungan Indonesia dan Jepang hanya terikat pada hubungan di bidang ekonomi, selanjutnya kedua negara saling membantu di bidang non-ekonomi, seperti politik, budaya, militer, hingga pendidikan (Bandoro, 1994). Berbeda dengan Jepang, China dari awal telah secara terang-terangan menunjukkan dukungan dan bantuannya kepada Indonesia yang notabene negara baru merdeka. Bantuan tersebut diberikan kepada Indonesia meskipun latar belakang kedua negara berbeda, walau pada akhirnya perbedaan ini membekukan hubungan antara Indonesia dan China pada tangal 30 Oktober 1967. Hubungan kembali membaik setelah adanya berbagai macam upaya normalisasi yang berujung pada tanggal 24 November 1984. Setelah normalisasi berhasil, hubungan dagang antara Indonesia dan China semakin membaik. China mulai menanamkan investasi besar di Indonesia sebagi bukti kepercayaan.

Tweet