Diplomasi Kuno I

iklan1

Diplomasi Kuno I

            Hubungan  Internasional sebagai sebuah ilmu yang membahas berbagai
macam perkara internasional memiliki kaitan yang erat dengan aspek-aspek timbal balik, seperti perjanjian, kerjasama, hingga kebijakan. Berbagai kegiatan tersebut tentu tidak terlepas dengan cara-cara yang digunakan, termasuk di dalamnya adalah diplomasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diplomasi merupakan penyelenggaraan urusan secara resmi antara satu negara dengan negara lain, termasuk di dalamnya wakil-wakilnya yang tinggal di negara bersangkutan. Kata diplomasi sendiri berasal dari bahasa Yunani diploun yang memilik arti melipat (Roy, 1995). Melipat menunjukkan pada surat yang digunakan untuk melakukan interaksi antar negara pada masa itu. Surat yang digunakan akan dilipat dan melipat merupakan sebauah cara, yang secara tidak langsung menggambarkan aktivitas yang dilakukan. Diplomasi juga memiliki kaitan yang erat dengan sejarah dan treaty. Sejarah menjadi penting karena perkembangan diplomasi terus berjalan seiring bergantinya era. Sejarah atau history, berasal dari bahasa Yunani historia, yaitu fakta yang terjadi pada masa lalu. Sedangkan treaty merujuk pada hasil yang dicapai setelah adanya diplomasi dengan sifatnya yang mengikat (Yunus, 2014). Dengan demikian, dinilai perlu untuk mempelajari lini masa sejarah dan melihat kaitannya dengan perkembangan diplomasi beserta treaty yang dihasilkan.

            Sejarah mengenai diplomasi mulai muncul pada era Mesopotamia dengan bukti ditemukannya surat Amarna (Kurizaki, 2011: 3). Dari beberapa surat yang ditemukan, ada sekitar 50 surat yang membahas tentang diplomasi dengan negara lain. Surat tersebut menunjukkan kegiatan diplomasi yang sudah dilakukan sejak 3400 tahun yang lalu. Diplomasi pertama dilakukan oleh Raja Mesir Kuno, yaitu Raja Pharaoh Ramesses II dengan Raja Muwatallis dari kerajaan Hittite. Diplomasi antara kedua raja tersebut terjadi menanggapi konflik yang ada pada masa itu. Tidak ada kemenangan dalam konflik tersebut, namun kedua raja memutuskan untuk melakukan beberapa perjanjian, diantaranya adalah aliansi militer bersama, pembagian wilayah, dan pernikahan antara putra Raja Pharaoh Ramesses II dengan putri Raja Muwatallis dari kerajaan Hittite. Diplomasi Mesopotamia menunjukkan adanya sistem diplomasi yang cukup strategis bagi para pemimpin politik atau raja pada masanya (Kurizaki, 2011: 4).

                Perkembangan diplomasi selanjutnya berada pada masa Yunani Kuno. Diplomasi pada masa Yunani Kuno adalah diplomasi modern dengan bahasan negara-kota yang saling mengakui kedaulatannya. Diplomasi Yunani Kuno memiliki kaitan yang erat dengan norma dan adat istiadat yang berlaku. Berbeda dengan diplomasi Amarna pada masa Mesopotamia, diplomasi Yunani Kuno memiliki sistem public oratory. Diplomasi Yunani Kuno juga menekankan adanya publisitas dan keterbukaan dalam berdiplomasi. Sehingga utusan pada masa Yunani Kuno tidak hanya memiliki tugas untuk menyampaikan pesan dari negara-kota asalanya, namun juga diharuskan untuk mampu membuat argumen lisan atas negara-kota asalnya. Diplomasi Yunani Kuno juga menggunakan proxenos, yaitu warga kota yang secara sukarela menjadi konsulat dari negara-kota lainnya. Hal ini terjadi karena diplomasi tidak dianggap sebagai bagian yang jelas dalam pemerintahan pada saat itu. Namun, Yunani Kuno juga memiliki aturan tertentu dalam berdiplomasi, salah satunya adalah larangan untuk melakukan pertukaran hadiah. Larangan tersebut dilakukan untuk menghindari adanya suap-menyuap (Kurizaki, 2011: 6-8).

            Selanjutnya, diplomasi pada masa Romawi Kuno yang memiliki kaitan erat dengan politik internasional saat ini. Diplomasi Romawi Kuno juga dipengaruhi dengan status hegemonik negara yang bersangkutan. Bangsa Romawi tidak melakukan diplomasi sebagai hal yang inti, bangsa Romawi melakukan diplomasi untuk pencapaian hal-hal yang berhubungan dengan bisnis antar provinsi. Sedangkan untuk permasalahan internasional, bangsa Romawi justru hampir tidak menggunakan diplomasi (Kurizaki, 2011: 9). Namun, semua kembali pada sistem pemerintahan yang digunakan oleh Romawi pada masa tersebut. Ketika Romawi menggunakan sistem republik, senat memiliki wewenang penuh atas urusan luar negeri, termasu perwakilan diplomasi dari negara lain. Sistem pemerintahan republik melahirkan prosedur dan praktek diplomasi yang sama dengan diplomasi Yunani Kuno. Namun, saat Romawi merubah sistem pemerintahannya menjadi kekaisaran, peran diplomasi menurun. Hal ini memiliki kaitan erat dengan beralihnya posisi senat yang hanya menjadi peran simbolis saja. Keterbelakangan diplomasi pada masa Romawi Kuno terlihat karena kurangnya keseimbangan dalam mengalokasikan  power. Namun demikian, Kekaisaran Romawi telah memberikan kontribusi nyata dalam diplomasi melalui praktek dan karakteristik institusionalnya, yang dikenal dengan diplomasi Bizantium (Kurizaki, 2011: 11).

            Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa diplomasi memiliki kaitan yang erat dengan perkembangan sejarah. Perkembangan tersebut juga yang akhirnya berpengaruh dalam pembuatan kebijakan antar negara terkait. Diplomasi berawal pada masa Mesopotamia, yang dilakukan oleh Raja Pharaoh Ramesses II dari Mesir Kuno dan Raja Muwatallis dari Hittite. Diplomasi antara kedua negara melahirkan berbagai macam perjanjian. Sejarah diplomasi selanjutnya berkembang di Yunani Kuno. Jika pada masa Mesopotamia diplomasi dilakukan secara tertulis dan tertutup, masa Yunani Kuno melakukan diplomasi secara terbuka dan lisan. Yunani Kuno juga mulai menggunakan proxenos sebagai wakil dari negara-kota yang berasal dari penduduk lokal. Sedangkan diplomasi pada Romawi Kuno cenderung mengalami penurunan. Diplomasi pada Romawi Kuno dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang digunakan pada saat itu. Diplomasi Romawi Kuno memberikan kontribusi pada perkembangan diplomasi melalui praktek dan karakteristik institusionalnya.

Tweet