Makalah Konsep Dasar Ilmu Pemerintahan

iklan1

KONSEP DASAR ILMU PEMERINTAHAN

1.Ilmu Pemerintahan

        Menurut bahasa kata “Pemerintahan”,berasal dari kata “perintah” berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Sedangkan menurut istilah ialah Kegiatan atau aktivitas yang
diselenggarakan oleh suatu subjek, yakni organisasi, badan, lembaga dan pejabat-pejabat pemerintahan suatu Negara.

Berikut definisi ilmu pemerintahan menurut para ahli :

1.Menurut D.G.A. van Poelje (1993:1):

De bestuurskunde leert, hoe men de openbare dienst het beste inricht en leidt

Maksudnya, ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

2.Menurut U. Rosenthal (1978:17):

De bestuurwetenschap is de wetenschap die zich uitsluitend bezighoudt met de studie van interneen externe werking van de structuren en prosessen.

Maksudnya, ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukkan cara kerja ke dalam dan ke luar struktur dan proses pemerintahan umum.

3.Menurut H.A. Brasz (1975:1):

De bestuurswetenschap waaronder het verstaat de wetenschap die zich bezighoudt met de wijze waarop de openbare direnst is ingericht en functioneert, intern en naar tegenover de burgers.

Maksudnya, ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan secara ke dalam amupun ke luar terhadap warganya.

3.Menurut, C.F. Strong (1960:6):

pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara ke dalam dan ke luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

4.Menurut R. Mac Iver (1947):

Government is the organization of men under authority ... how men can be governed.

Maksudnya, pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang memunyai kekuasaan ... bagaimana manusia itu bisa diperintah.

Jadi bagi Mac Iver, ilmu pemerintahan adalah sebuah ilmu tentang bagaimana manusia-manusia dapat diperintah (a science of how men are governed).

2. Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Ilmu Pemerintahan

1. Ontologi
Ontologi ilmu meliputi apa hakekat ilmu itu, apa hakekat kebenaran dan kenyataan yang inheren dengan pengetahuan ilmiah, yang tidak terlepas dari persepsi filsafati tentang apa dan bagaimana (yang) “Ada” itu (being, sein, het zijn). Faham monisme yang terpecah menjadi idealisme dan spiritualisme, materilaisme, dualisme, pluralisme dengan berbagai nuansanya merupakan paham ontologik yang pada akhirnya menentukan pendapat bahkan “keyakinan” kita masing-masing mengenai apa dan bagaimana (yang) “ada” sebagaimana manifestasi kebenaran yang kita cari. Ontologi meliputi tiga segi ilmu, yaitu menurut prioritasnya, menurut nivo pemikirannya dan menurut objeknya. Dalam kaitan ini, ketiga sebutan, yaitu: ‘filsafat pertama’, ‘metafisika umum’, dan ‘ontologi’ dapat dipergunakan indiscrimination (tanpa dibedakan), kecuali sejauh ingin ditunjukkan dengan tepat salah satu segi tertentu.

2. Epistemologi
Epistemologi, atau filsafat pengetahuan, adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat atau skope pengetahuan, pengandaian-pengandaian dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Epistemologi ilmu meliputi sumber, sarana dan tatacara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai mencapai pengetahuan (ilmiah). Perbedaan mengenai pilihan landasan ontologik akan dnegan sendirinya mengakibatkan perbedaan dalam menentukan sarana yang akan kita pilih. Akal (verstand), akal budi (vernunft), pengalaman, atau kombinasi antara akal, pengalaman, intuisi merupakan sarana yang dimaksud dalam epistemologi, sehingga dikenal adanya model-model epistemologi seperti: rasionalisme, empirisisme, kritisme atau rasionalisme kritis, positivisme, dan fenomenologi dengan berbagai variasinya. Ditunjukkan pula bagaimana kelebihan dan kelemahan sesuatu model epistemologi beserta tolok ukurnya bagi pengetahuan (ilmiah) itu seperti teori koherensi, korespondensi, pragmatis, teori intersubjektif dan hermenetics.

3. Aksiologi
Aksiologi meliputi nilai-nilai (values) yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana kita jumpai dalam kehidupan kita yang menjelajahi berbagai kawasan, seperti kawasan sosial, kawasan simbolik atau pun fisik material. Lebih dari itu nilai-nilai juga ditunjukkan oleh aksiologi ini sebagai suatu conditio sine quanon yang wajib dipatuhi dalam kegiatan kita, baik dalam melakukan penelitian maupun di dalam menerapkan ilmu. Aksiologi mencakup nilai-nilai sebagaimana etika dan moral yang secara emperatif menjadi dasar dan arah pengalian, penelitian dan penerapan ilmu.

3.Pendekatan-pendekatan ilmu pemerintahan

1. Pendekatan politik

·         Pendekatan Legal Kelembagaan lebih membahas pemerintahan kota dari peraturan -peraturan kelembagaan fungsi-fungsi yang dilaksanakan, kekuasaan atau urusan yang dimiliki, ukuran optimal pemerintah kota, otonomi, keuangan, manajemen personalia dan aspek-aspek prosedural. Pendekatan Normatif merupakan pendekatan antitesis terhadap pendekatan legal kelembagaan. Pendekatan ini lebih menekankan pada nilai-nilai demokrasi, partisipasi politik, otonomi lokal, keterwakilan,dan tanggung jawab terhadap publik.

·         Pendekatan Model Penyebab Sirkular berdasarkan pada model Gunnar Myrdal tentang hubungan antara institusionalisasi dan pembangunan ekonomi. Dengan menggunakan model ini juga Rigg menunjukkan dari hasil studinya di Filipina bahwa rendahnya tingkat ekonomi lokal dan lemahnya lembaga-lembaga lokal disebabkan oleh keterbelakangan (underdevelopment). Pendekatan Kekuasaan Masyarakat (Community Power Approach) merupakan pendekatan yang berusaha mengidentifikasi struktur kekuasaan dalam sebuah masyarakat melalui analisis empiris.

·         Pendekatan Sistem Penetrasi (Penetrated system approach) menganalisis pengaruh kekuatan supralokal dan interaksi politik vertikal terhadap pemerintah lokal. Dalam pendekatan ini, masyarakat dipandang sebagai sasaran pengaruh politik dan birokrasi utama, baik dari pemerintah lokal maupun pemerintah pusat dengan otoritas legal dan sumber daya keuangannya selalu menempatkan masyarakat dalam posisi lemah.

·         Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) lebih memfokuskan pada profil dan perbandingan dari beberapa pemerintah lokal atau metropolitan.

2. Pendekatan Ekonomi

Dalam pendekatan ekonomi, pemerintah kota dipandang  sebagai salah satu aktor ekonomi, yaitu sebagai produsen barang dan jasa bagi masyarakat kota. Dari perkembangan ekonomi kontemporer dalam skala global, peran pemerintah kota sebagai aktor ekonomi nasional. Proses globalisasi ekonomi sebuah bangsa, khususnya bangsa Indonesia telah menyebabkan pergeseran peran pemerintah baik pemerintah di tingkat pusat maupun daerah dari peran-peran tradisional.

3.Pendekatan Lingkungan

Pendekatan Lingkungan Pendekatan ilmu lingkungan dalam studi pemerintah merupakan pendekatan yang paling baru, yang bersifat interdisipliner antara ilmu social dan ilmu alam. Beberapa alasan rasional yang signifikan yang menuntut para pengambil kebijakan untuk memperhatikan masalah lingkungan ini, yaitu : keunikan karakteristik lingkungan wilayah , tingkat pertumbuhan dan jumlah penduduk , tingkat pendapatan dan pembangunan ekonomi, masalah lingkungan yang bersifat menyebar, peran aktor-aktor local. Kualitas lingkungan di sebuah wilayah tidak di tentukan oleh actor saja, namun sebaliknya di tentukan oleh berbagai actor dan hasil interaksi antara mereka.

4.Pendekatan Ruang Atau Spasial

Aspek ruang(space) merupakan aspek yang lebih penting diperhatikan oleh perencanaan kota atau wilayah. Administrasi pemerintahan yang bersifat terbuka, yang mempunyai ciri potensial untuk melakukan kontrol bila diperlukan. Diharapkan setiap birokrat mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang cukup tentang tugas yang diembannya, sehingga terwujud “ professionally determined decentralized”, artinya desentralisasi yang terwujud karena adanya profesionalisme birokrasi pemerintahan.

4.ILMU PEMERINTAHAN DAN ILMU POLITIK

Ilmu Politik dan Pemerintahan timbul dari perhatian yang sama terhadap negara. Ilmu Politik mencoba melepaskan diri dari Ilmu Negara [Staatslehre, Sociologie van de Staat] dan mencoba menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Ilmu Pemerintahan mencoba melepaskan diri dari Ilmu Politik, terutama dari segi filosofis dan historis sosiologis, dan lebih diarahkan ke permasalahan publik. 

Tweet