Birokrasi Masyarakat Modern

iklan1

Indonesia merupakan suatu Negara yang besar yang memiliki masyarakat yang juga sangat besar, beserta masalah yang tidak sedikit.
Sehingga memerlukan birokrasi sebagai alat untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan kewajiban pemerintah sebagai akibat daripada kontrak sosial. Didalam menjalankan kewajiban tersebut pemerintah (Negara) diwakili oleh birokrasi. Setiap Negara pasti menginginkan kemakmuran serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Oleh karena itu diperlukan suatu badan yang merupakan perpanjangan tangan dan mewakili pemerintah yang tidak berorientasikan kepada keuntungan (dalam hal ini adalah birokrasi). Untuk dapat mensejahterakan warganya maka sangat diperlukan birokrasi-birokrasi yang mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien.

Birokrasi sebagai masyarakat modern, mengacu pada suatu kondisi di mana masyarakat tunduk kepada aturan-aturan yang diselenggarakan oleh birokrasi. Untuk itu, tidak dibedakan antara birokrasi perusahaan swasta besar ataupun birokrasi negara. Selama masyarakat tunduk kepada aturan-aturan yang ada di dua tipe birokrasi tersebut, maka dikatakan bahwa masyarakat tersebut dikatakan modern.

Tidak dapat dipungkiri lagi, sampai saat ini birokrasi masih memegang peran sentral dalam kehidupan masyarakat modern. Sebagai alat atau mekanisme dari keputusan politik, birokrasi mempunyai posisi yang strategis. Di satu sisi menjadi penerjemah dan sekaligus implementor kebijakan publik, di sisi lain sebagai pelayan publik yang harus responsif terhadap kebutuhan maupun aspirasi masyarakat. Birokrasi berada dalam posisi sebagai ‘man in the middle’, sebagai kepanjangan tangan penguasa (negara) sekaligus juga ‘penyambung lidah’ bagi tuntutan dan harapan publik akan sistem kepemerintahan yang baik dan bersih.

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme memerlukan asas-asas umum untuk menyelenggarakan Negara:  Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Birokrasi yang ideal (berdasarkan teorinya) adalah yang mutakhir (sesuai dengan kemajuan), berdaya guna, mengayomi kepentingan semua stratifikasi dan golongan dalam satu Negara, jadi birokrasi dapat pula disebut sebagai satu-satunya alat dalam masyarakat modern yang mampu mengantar Negara ke modernisasi. Harus diperhatikan, modernisasi yang bagaimana yang akan dicapai, tentunya alat itu (birokrasi) harus disetel, disesuaikan dengan falsafah yang berlangsung dan UUD yang berlaku.

Akan tetapi didalam menjalankan tugasnya, birokrasi terkadang memiliki masalah yang tidak bisa dianggap remeh. Mulai dari regulasi, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan, yang berorientasi yang diarahkan pada manajerial, kesinambungan kegiatan, analisa kegiatan dimana didalamnya ditentukan berbagai peraturan, kode dan norma yang harus dilaksanakan dengan segera serta dengan biaya yang semurah-murahnya. Masalah abadi dalam birokrasi adalah lambannya proses pengambilan keputusan dan sulitnya koordinasi.

Birokrasi sebagai masyarakat modern, mengacu pada suatu kondisi di mana masyarakat tunduk kepada aturan-aturan yang diselenggarakan oleh birokrasi. Untuk itu, tidak dibedakan antara birokrasi perusahaan swasta besar ataupun birokrasi negara. Selama masyarakat tunduk kepada aturan-aturan yang ada di dua tipe birokrasi tersebut, maka dikatakan bahwa masyarakat tersebut dikatakan modern.

Tweet